Friday, October 11, 2019

SEPANJANG PP NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU DAN UU NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN MASIH BERLAKU, GURU TETAP MENYUSUN PTK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Prof Muhadjir Effendy menyebutkan guru yang hendak naik pangkat tidak perlu menyusun karya tulis ilmiah PTK (Penelitian Tindakan Kelas).

Hanya saja sepanjang PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih berlaku, guru tetap menyusun PTK. Selanjutnya PTK diuji dalam seminar menghadirkan unsur FIG (Forum Ilmiah Guru).

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika, mengatakan PP dan undang-undang mengatur tentang guru masih berlaku sehingga guru yang akan naik pangkat tetap wajib menyusun PTK sebagai syarat administrasi. Sebab PTK sebagai ajang evaluasi pembelajaran selama enam bulan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis. Materi PTK didapatkan melalui hasil penelitian kelas selama minimal enam bulan atau satu semester.

Sesuai syarat administrasi untuk naik pangkat, terutama naik pangkat dari golongan IIIb ke golongan IIIc diperlukan sebanyak 4 poin atau dua karya tulis PTK. Dari golongan IIIc ke golongan IIId sebanyak 6 poin memerlukan tiga karya tulis PTK, dan dari golongan IIId ke golongan IVa sebanyak 8 poin memerlukan empat karya tulis PTK. Tetapi berdasarkan kebijakan Kemendikbud, penelitian tetap dilakukan hanya bertujuan untuk meningkatkan tiga hal yakni peningkatan praktek, peningkatan pemahaman praktek oleh praktisinya, dan peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktek.

Sifat-sifat penelitian yang dilakukan nanti sesuai kebijakan Kemendikbud, permasalahan dibahas berbasis kelas dan hal-hal yang terjadi di kelas. Selama penelitian tidak menguji teori, tetapi dilaksanakan berdasarkan teori, dan sebagainya. 

“Kebijakan pusat itu merupakan draf, guru yang hendak naik pangkat tetap wajib menyusun PTK,” jelas Gusti Ngurah Kartika. Anggota FIG Karangasem yang juga sebagai Tim Verifikasi PTK Ngakan Putu Suarjana mengaku belum ada pemberitahuan resmi mengenai kebijakan Kemendikbud, guru naik pangkat tanpa harus menyusun PTK. 

Sumber :nusabali.com

MENDIKBUD KE GURU: KALAU SEKARANG GAJI SEDIKIT, NIKMATI SAJA, NANTI MASUK SURGA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menceritakan soal guru sebagai pekerjaan profesional. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab sosial yang besar sebagai pekerja profesional.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Guru Internasional 2019 di Graha Utama Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman. Muhadjir awalnya melempar canda soal dirinya yang sudah memasuki akhir masa jabatannya.

"Saya tidak pidato, saya malah ingin dengar dari Bapak Ibu suaranya. Karena kan saya tinggal menghitung hari ini, final countdown," ujar Muhadjir yang disambut tawa guru-guru yang hadir.

Muhadjir lalu menjelaskan pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu, dimana untuk mendapatkan kemampuan itu perlu pendidikan dan latihan dalam waktu cukup lama dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Muhadjir juga menyebut pekerjaan profesional memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi karena berdampak langsung ke masyarakat.

"Termasuk guru. Guru itu, apa yang dilakukan guru itu tidak bisa dampaknya sifatnya pribadi. Tapi sifatnya publik. Misalnya guru mengajari anak salah, maka yang menderita nanti bukan anak yang salah itu, tetapi semua orang yang berelasi dengan anak itu, termasuk keturunannya yang akan datang. Dan dampaknya sebagian besar tidak bisa diukur, unintended. Tapi kalau positif juga tinggi," jelasnya.

Muhadjir juga menyinggung soal amal jariyah, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ia menyebut dirinya yakin para guru akan masuk surga karena mengajarkan ilmu kepada anak-anak didiknya.

"Karena itu menurut saya orang yang paling beruntung itu sebetulnya guru. Karena dia mengajarkan moral dan pengetahuan ke siswanya, dan siswanya ini akan mengajarkan ke anaknya. Maka guru itu akan mendapatkan kiriman pahala," ucap Muhadjir.

"Saya agak yakin, bahwa orang yang pertama masuk surga itu adalah guru. Kalau sekarang gajinya sedikit, apalagi guru honorer, nikmati saja, nanti masuk surga," imbuhnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Muhadjir, apa yang diajarkan oleh guru memiliki dampak yang luar biasa. Muhadjir kembali menyinggung tanggung jawab sosial jika guru salah dalam mengajar.

"Kalau nggak benar, menghasilkan dosa, dosanya turun temurun, pertama masuk neraka juga guru. Kalau komitmen menjaga tanggung jawab sosialnya, masuk surga. Kalau guru main hp, siswanya ditinggal, itu masuk neraka," ucapnya.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Muhadjir juga menyinggung peran guru dalam pendidikan karakter. Menurutnya, guru punya implikasi besar dalam membangun pendidikan karakter.

"Dampaknya luar biasa. Kalau guru mengajarkan salah, maka punya implikasi yang besar. Kalau sifatnya ilmu pengetahuan, tapi kalau karakter itu sulit. Kalau banyak koruptor, itu salah satu yang salah guru. Cuma dari mana, bagaimana ceritanya kok jadi koruptor, itu ya itu sulit. Itu untuk mengetahui betapa besarnya tanggung jawab sosial guru," tutur Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir juga bicara pentingnya organisasi profesi untuk guru. Menurutnya, guru memerlukan organisasi profesi untuk mengasah kompetensinya.

"Pentingnya asosiasi profesi, maksudnya adalah tempat untuk mengasah itu. Bukan untuk arisan, dukung sana dukung sini. Itu bukan organisasi profesi, itu perkumpulan. Karena itu saya bilang, guru ini harus dibangkitkan namanya self dignity. Tanpa self dignity, guru tidak mungkin mencapai performa pekerjaan yang betul-betul hebat," katanya.

Sumber :detik.com

Detik-detik Wiranto Tiba di Menes Hingga Ditusuk Versi Warga

Banten, CNN Indonesia -- Salah seorang warga Menas, Robby Pangestu menceritakan detik ke detik ketika penyerangan dialami Menko Polhukam Wiranto di Alun-Alun Menes, Padeglang, Banten, Kamis (10/10). 

Robby yang bekerja di toko elektronik tak jauh dari Alun-alun itu mengatakan, sejak pagi warga memang sudah menunggu Wiranto di alun-alun. Sehari sebelumnya kabar kedatangan Wiranto ke Menes sudah menyebar. 

Karena itu Kamis pagi, Warga sudah berkumpul di Alun-alun ingin melihat Wiranto langsung.

"Warga sudah tahu pak Wiranto mau datang sehari sebelumnya," kata Robby kepada CNNIndonesia.com di tokonya, Kamis (10/10) malam.

Selain ingin melihat Wiranto, warga saat itu juga ingin melihat helikopter yang membawa Wiranto. 

Ditunggu sejak pagi, helikopter Wiranto mendarat di Alun-alun Menes pukul sekitar 09.00 WIB. Alun-alun merupakan tempat transit Wiranto sebelum melanjutkan perjalanan menuju Universitas Mathlaul Anwar untuk meresmikan gedung bersama.
Begitu turun, Robby mengatakan Wiranto cukup ramah saat itu dengan menuruti permintaan warga untuk berfoto. Bahkan, kata dia, waktu sekitar 20 menit dihabiskan mantan Panglima ABRI itu sebelum menuju kampus Mathlaul Anwar.

"Setengah jam atau 20 menit foto-foto itu," tutur Robby saat ditemui di tokonya, Menes, Kamis (10/10) malam.

Sementara itu, Bakti Muhazir (23), rekan Robby, menuturkan bahwa kehadiran Wiranto untuk meresmikan gedung. Berdasarkan pengakuan teman-temannya di kampus, Wiranto merupakan bagian dari keluarga besar Mathlaul Anwar.

Bakti mengatakan, memasuki waktu Zuhur, kerumunan orang di sekitar Alun-alun Menes semakin ramai ingin kembali bertemu Wiranto yang hendak kembali ke Jakarta usai meresmikan gedung.

Sejumlah pelajar sudah berada di sekitar alun-alun. Pelajar itu terdiri dari SDN Purwaraja 1, SMP 1 Menes, dan MA Mathla'ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU) Pusat Menes. Mobil rombongan Wiranto pun tiba jelang azan Zuhur berkumandang.

Melihat keramahan Wiranto pada saat tiba, Robby mengambil ancang-ancang menghampirinya untuk bisa berfoto bersama. Namun, kejadian tak diinginkan terjadi. Wiranto ditusuk oleh seorang pria ketika hendak bersalaman dengan warga di sana. Robby merasa gamang melihat situasi tersebut.

Wiranto, kata dia, sempat terjatuh sebelum dengan cepat dimasukkan lagi ke dalam mobil Land Cruiser berwarna hitam dengan bantuan sejumlah orang berbaju putih. Situasi sempat kacau. Pria yang melakukan penusukan kemudian dibekuk petugas kepolisian.

Tak selesai di situ, perempuan bermasker dengan kerudung hitam panjang memanfaatkan situasi. Dia langsung menusukkan pisau ke bagian punggung Kapolsek Menes, Komisaris Daryanto yang tengah menolong Wiranto. Situasi bertambah mencekam.

Daryanto yang terluka dan diamankan oleh anggotanya pun tetap dikejar oleh perempuan tersebut. Namun, ia keburu diamankan oleh sejumlah anggota kepolisian."Saya lihat darah dari punggung Pak Kapolsek. (Sementara) Pak Wiranto langsung dibawa, dinaikin ke mobil. Begitu dia tersungkur banyak orang berkerumun, langsung diangkutin, dinaikin lagi ke mobil," cerita Bakti.

Pria dan perempuan itu lantas langsung digiring ke Polsek Menes yang letaknya berdekatan dengan lokasi kejadian perkara. Sementara Wiranto, kata Bakti, dilarikan ke Klinik Menes Medical Center untuk mendapatkan penanganan awal.

Pelaku penusukan itu diketahui merupakan sepasang suami isteri, SA dan FA. Keduanya merupakan warga RT 04 RW 01 Kampung Sawah, Desa Menes, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten.

Pasutri tersebut diduga merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Penanganan hukum kasus penusukan saat ini ditangani langsung oleh Mabes Polri.

Setelah menjalani perawatan pertama di rumah sakit terdekat, Wiranto kemudian dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta menggunakan helikopter.

sumber :cnnindonesia.com

Cerita Kapolsek Menes Kena 5 Tusukan saat Lindungi Wiranto


Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolsek Menes Kompol Driyono mendapat lima luka tusukan saat menjaga Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).
Cerita Kapolsek Menes Kena 5 Tusukan saat Lindungi Wiranto

Lima tusukan itu ada di dada bagian kiri dan kanan, pundak bagian kiri, punggung dan sikut bagian kiri.

Sambil terbaring di atas ranjang rumah sakit, Driyono bercerita lima tusukan itu didapat dari SA atau Abu Rara yang kemudian disusul oleh FD, istri dari SA.

"Saat itu (Wiranto) turun dari mobil, saya bersalaman. Kemudian balik badan, tiba-tiba yang laki-laki menerobos (untuk menusuk). Terus istrinya mau menusuk (Wiranto) saya halangi, ahirnya kena saya ini. Pisaunya itu dililit kain hitam," kata Driyono, ditemui di RS Sari Asih, Kota Serang, Banten, Jumat (11/10).


Driyono mulanya tidak tahu kalau dirinya terluka. Setelah Wiranto dimasukkan ke dalam mobil dan pelaku ditangkap oleh anggota kepolisian, dia baru sadar kalau tubuhnya bersimbah darah.

Driyono lantas meminta anggotanya dari Polsek Menes menemani dirinya ke Puskesmas Menes untuk segera di obati, dengan pakaian yang sudah basah dengan darah.

"Saya minta temenin anggota saya ke Puskesmas. Jalan kaki saya kesana. Mungkin sekitar 500 meteran ke puskesmas nya," ujarnya.

Driyono kini dirawat di RS Sari Asih. Ruangannya mendapat penjagaan berlapis.

sumber :cnnindonesia.com

Tuesday, October 8, 2019

Seorang Guru Honorer di Boyolali Nekat Jadi Kurir Sabu


Seorang guru honorer sebuah sekolah dasar di Boyolali ditangkap polisi karena menjadi kurir narkoba. Dari tangannya, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 14 gram.
Seorang Guru Honorer di Boyolali Nekat Jadi Kurir Sabu

"Ungkap kasus ini dari informasi dan pengembangan penyelidikan, karena tersangka ini sudah kami curigai," ujar Wakapolres Boyolali Kompol Donny Eko Listiyanto dalam keterangan pers, Selasa (8/10/2019).

Tersangka berinisial GA (27), warga Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali. Selain menjadi kurir, dia pemakai barang haram tersebut.


Ungkap kasus bermula dari adanya informasi masyarakat. Petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Akhirnya pada Selasa (8/10/2019) sekitar pukul 01.00 WIB, tersangka ditangkap petugas di dekat rumahnya.

Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan satu paket sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan barang bukti antara lain sabu yang dimasukkan ke sebuah power bank yang sudah dimodifikasi, alat isap sabu, timbangan elektrik kecil, korek api, dan ponsel.

"Kami lakukan penggeledahan, kami temukan barang-barang ini di dalam rumah yang bersangkutan (tersangka). Sabu-sabu disimpan di dalam power bank yang sudah dimodifikasi. Total yang kami amankan 14 gram sabu-sabu," jelas Donny.

Tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seseorang di Solo. Dia mengambil sabu tersebut setelah disuruh oleh seseorang dan diminta menyerahkannya kepada seseorang lagi berinisial BW. Tersangka dengan BW janjian ketemu di Alun-alun Pati.

"Dari BW, rencananya mau diserahkan kepada DM, yang informasinya ada di dalam lapas," terangnya.

Sumber : detik.com

Honorer K2 diatas 35 tahun diprioritaskan jadi CPNS tahun Ini, proses pengangkatannya harus tetap melalui jalur tes

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi honorer kategori dua (K2). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi berjanji akan memprioritaskan honorer K2 berusia di atas 35 tahun dalam pengangkatan CPNS tahun ini. Hanya saja proses pengangkatannya harus tetap melalui jalur tes.
Image result for honorer
“Sesuai amanat UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS harus melalui tes. Nah untuk honorer K2 di atas 35 tahun akan kita prioritaskan dalam tes CPNS,” kata Yuddy dalam dialog dengan honorer K2, di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2).

Agar peluang honorer K2 tua masuk CPNS menjadi lebih besar, menurut Yuddy, akan diberikan afirmasi yang dilihat dari masa kerja atau masa pengabdian.

“Kalau sebelumnya kebijakan saya memprioritaskan honorer K2 usia 35 tahun ke bawah menjadi CPNS, sekarang saya balik prioritas 35 tahun ke atas. Kesempatan ini saya harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Diapun meminta honorer K2 tidak melakukan aksi demo lagi. Pemerintah akan tetap merumuskan kebijakan penyelesaian honorer K2.

“Saya harapkan masalah K2 ini bisa terselesaikan tahun ini. Tapi harus diingat, tidak semua keinginan K2 diterima. Tidak juga aturan pemerintah 100 persen dijalankan. Jadi kita di sini ada win-win solution-lah,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN

Akan Ada Aturan Pembedaan Seragam Guru Honorer dan PNS?

Image result for guru sekolah
Forum Komunikasi Guru Honorer Jawa Barat keberatan dengan aturan baru seragam bagi guru honorer. Aturan baru itu melarang guru honorer mengenakan seragam PNS.
Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Jawa Barat Iman Supriatna mengatakan, ketentuan pakaian bagi pegawai non PNS tertuang pada surat Kepala Dinas Pendidikan Jawa barat kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Jawa Barat tertanggal 20 September 2019. Dalam surat tersebut, setiap Senin dan Selasa pegawai non PNS mengenakan kemeja polos warna terang dan celana gelap bagi pria dan blazer bagi wanita, dilengkapi dengan papan nama dan tanda pengenal.
Rabu mengenakan kemeja putih dengan celana atau rok hitam atau gelap. Kamis dan Jumat mengenakan batik atau bordir. Sedangkan pada hari besar nasional atau setiap 17 Agustus mengenakan kemeja putih serta celana atau rok hitam atau gelap.
Sebelum aturan itu, kata Iman, guru honorer mengenakan seragam PDH warna khaki, sama dengan yang dikenakan PNS. "Aturan tersebut dulu pernah keluar untuk keseragaman honorer pakai seragam PNS yang (warna) khaki itu," kata Iman kepada PR, Jumat, 4 Oktober 2019.
Ia mengatakan, pelarangan mengenakan seragam yang sama dengan PNS akan berdampak pada psikologis guru honorer. Menurut dia, kebijakan seperti itu seharusnya berdasar pada kajian terlebih dahulu.
"Artinya ini akan berdampak psikologis pada guru itu sendiri. Anak-anak akan bertanya, kenapa pakaian tidak seragam. Anak-anak kan tidak tahu ada guru PNS dan honorer," tuturnya.
Ia juga mempertimbangkan, kebijakan ini akan memunculkan perbedaan saat guru honorer di Jawa Barat berkumpul dengan daerah-daerah lainnya. Sebab aturan ini hanya berlaku di Jawa Barat. "Jangan sampai guru honorer ini dimarjinalkan. Kami (sebelumnya) tidak meminta ke provinsi, kami membeli (seragam) sendiri. Sekarang jadi mubadzir," ujarnya.
Ia tidak mempermasalahkan, jika pegawai non PNS tidak mengenakan atribut-atribut yang khusus untuk PNS. Namun jika warna dan seragamnya dibedakan, hal itu akan berdampak psikologis.
"Harusnya kan memberi penghargaan bagi guru honorer. Harus diakui pemerintah, tanpa guru honorer Jawa Barat itu lumpuh karena 70 persennya dikerjakan oleh guru honorer. Provinsi Jawa Barat harusnya memberikan penghargaan, harusnya diberi pakaian. Ini bahkan dilarang. Kami harus tahu dasarnya apa honorer tidak boleh pakai pakaian tersebut," katanya.
Sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika belum memberi tanggapan atas keberatan guru honorer ini.
Sebelumnya, soal seragam yang berbeda antara PNS dan non PNS pernah disampaikan oleh Kepala BKD Pemprov Jabar Yerry Januar saat memberi tanggapan terkait kasus video asusila yang melibatkan guru honorer SMK swasta di Purakarta. Ia mengatakan, menurut aturan guru honorer swasta tidak diperkenankan mengenakan baju seragam ASN.
Terkait kasus ini, Yerry mengatakan, BKD segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait mekanisme yang berlaku bagi pegawai honorer di sekolah. "Kita akan buat surat edaran terkait kedisiplinan, integritas ASN ke depannya," ucapnya.‎ (Catur Ratna Wulandari/Mochamad Iqbal Maulud)**

Ketum IGI : Kuota PPG Mandiri 50% untuk Guru Honorer??

Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendesak pemerintah untuk memberikan ruang yang besar bagi guru honorer ikut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan mandiri.
Image result for honorer
Hal ini untuk menyambut peluang seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer. Jadi, PPG prajabatan mandiri jangan hanya difokuskan kepada sarjana baru.
"Harus ada pembatasan sarjana baru yang akan ikut PPG prajabatan mandiri sesuai kemungkinan pengangkatan PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) maksimal 50 persen," kata Ramli kepada JPNN.com, Rabu (9/10).
Jadi ketika rekrutmen PPPK dan PNS dibuka untuk 100.000 guru, maka PPG maksimal 50.000 sarjana baru. Sedangkan 50 persen kursi peserta PPG diberikan kepada guru honorer yang sudah lama mengabdi
"Guru honorer ini harus tetap diberkan kesempatan karena ada PPPK guru juga yang diperuntukkan bagi usia di atas 35 tahun," terangnya.
Dia menambahkan, kalau standar kompetensi guru honorer dianggap ber masalah, maka seleksi terbuka solusinya. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru honorer tetapi standar kualitas menjadi harga mati.
"Jadi, jangan dibatasi umur. Jangan dibatasi masa pengabdian dan berikan kesempatan bersaing secara terbuka dan jujur sesama guru honorer. Namun, standar passing grade tetap harus dibuat. Jika di bawah standar passing grade, tidakk boleh diluluskan," tandasnya.
PPG prajabatan mandiri pada tahap awal pendaftaran dibuka bulan depan. Total ada 63 unit kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mendapatkan kuota Pendidikan Profesi Guru alias PPG prajabatan mandiri. Total kuota yang disiapkan adalah 12.225 kursi. 

sumber :jpnn.com

MENDIKBUD : SEJAHTERAKAN DULU GURU, BARU BICARA KUALITAS PENDIDIKAN

Mendikbud Muhadjir Effendy memastikan pemerintah terus berupaya mengangkat kembali posisi guru sebagai profesi terhormat. Selain terus berusaha memenuhi hak dan memperbaiki kesejahteraan para guru.

"Saat ini kami sedang berusaha keras menjadikan guru sebagai pekerjaan profesional. Sehingga tidak sembarang orang menangani pekerjaan guru," kata Menteri Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta.

Guru, menurut Muhadjir adalah 'akar rumput' pendidikan nasional. Perannya sangat penting, meski seringkali dianggap remeh karena posisinya. Tidak akan ada pendidikan yang “menghijau” jika tidak ada guru. Dan juga pendidikan tidak akan subur kalau gurunya, tidak “subur”.

"Karenanya, sebelum bicara tentang pendidikan yang berkualitas, sejahterakan guru. Dan beri dia status yang membikin dia bangga, sehingga dia memiliki self-dignity," tuturnya.

Ditambahkannya, saat ini Kemendikbud terus berupaya memberikan hak-hak guru agar memiliki martabat dan kepercayaan diri. Diyakini hal tersebut bisa mendorong kualitas proses pembelajaran yang lebih baik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong jelasnya status guru. Namun, dengan keterbatasan kemampuan pemerintah, pengangkatan guru tidak bisa dilakukan serta merta, tetapi bertahap.

"Setelah tes CPNS ini, masih ada peluang untuk guru yang usianya sudah 35 tahun untuk mengikuti tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ujar Muhadjir.

Sumber : www.jpnn.com

MENDIKBUD USULKAN GURU HONORER DAPAT TUNJANGAN SETARA UMR, INILAH 3 SKEMA PENUNTASAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan agar guru honorer mendapatkan tunjangan yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Usulan ini khususnya untuk guru honorer yang tak bisa diangkat melalui seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ini masih dalam tahap pembicaraan, guru honorer yang tidak bisa diangkat melalui seleksi CPNS dan PPPK maka akan kami berikan tunjangan setara dengaan UMR," ujar Mendikbud di Jakarta.

Anggaran untuk tunjangan guru honorer tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun jika APBN tidak mencukupi untuk memberikan tunjangan tersebut, maka Mendikbud menyarankan agar dibantu dengan APBD.

"Paling tidak ada jaminan, guru honorer mendapatkan tunjangan setara dengan UMR,"jelas dia lagi.

Saat ini, jumlah guru honorer sebanyak 700.000 guru. Mendikbud menjelaskan ada tiga skema dalam penyelesaian guru honorer.

Skema pertama adalah mengangkat guru honorer melalui proses CPNS yang masih memenuhi syarat dari segi usia maupun kualifikasi. Kemudian, skema kedua melalui jalur PPPK dan skema ketiga dengan memberikan tunjangan setara dengan UMR.

Pada kesempatan yang sama, Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran pendidikan dapat termanfaatkan dengan baik.  "Terutama untuk dana transfer daerah yang jumlahnya 63 persen dari total anggaran Kemendikbud. Jadi agar lebih tepat sasaran," jelas dia lagi.

Muhadjir menjelaskan anggaran Kemendikbud pada 2019 sebanyak Rp35 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak Rp 40 triliun. Hal ini dikarenakan sejumlah pengerjaan bangunan fisik seperti sekolah diserahkan ke kementerian lain.

Sumber : republika.co.id